PEKANBARU, Oketime.com - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa kembali mengingatkan agar kelembagaan RT/RW tidak terlibat politik. Jika mereka terlibat berpolitik, maka dirinya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas.

"Untuk RT/RW ini titik tekannya adalah kelembagaan RT/RW, dan bukan pribadinya. RT/RW dilarang berpolitik, ya memang dilarang berpolitik karena tugas RT/RW itu melayani masyarakat yang ada di wilayahnya," ujar Risnandar, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, RT/RW adalah pelayan masyarakat, dan masing-masing warga memiliki pilihan yang berbeda. Namun secara pribadi dari RT/RW tersebut silahkan.

Ia menegaskan, kelembagaan yang sumber keuangannya menggunakan APBD dan anggaran negara secara jelas tidak boleh berpolitik.

"Khusus kelembagaan RT/RW, MUI, FKDM, FPK, dan kelembagaan ormas yang dibiayai oleh APBD, ada anggaran negara yang mengalir di situ, kita sampaikan jangan berpolitik," cakapnya.

"Namun kalau dia berpolitik tentu kita akan mengevaluasi, saya akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekali lagi titik tekannya kelembagaan RT/RW bukan pribadinya," sambungnya.

Sebelumnya, Risnandar juga sudah menyampaikan kepada RT/RW agar pada penyelenggaraan Pilkada 2024, mereka harus netral. Tapi saat pemilihan silahkan pilih, karena mereka punya hak pilih.

"Jadi jangan menjadi tim sukses salah satu paslon. Tolong organisasi ini dibawa ke level demokrasi yang demokrasinya negara, bukan di lokal. Supaya siapa pun terpilih jadi kepala daerah dia tidak melakukan downgrade terkait dengan organisasi ini," ungkapnya.

Sumber: Cakaplah.com