MERANTI Oketime.com  - Hingga saat ini Kepulauan Meranti belum melakukan pembahasan draft KUA-PPAS Perubahan antara eksekutif dengan legislatif. Belakangan muncul isu, keterlambatan pembahasan APBD-P salah satunya disebabkan Partai Amanat Nasional (PAN).

Isu ini tegas dibantah Ketua Fraksi PAN DPRD Kepulauan Meranti, Sopandi. Kata Sopandi, isu yang mereka terima, salah satu penyebab terlambatnya dibahas APBD-P di Kota Sagu diakibatkan hingga saat ini belum ada wakil pimpinan definitif untuk DPRD periode 2024 - 2029 yang kemarin dilantik.

"Kami tegaskan, tidak ada kaitan sama sekali. Kan kabarnya PKB sudah ada untuk pimpinan definitif di DPRD, bisa itu langsung dibahas. Lagi pula, fraksi di DPRD kan juga sudah dibentuk. Jadi jangan seolah-olah ini karena PAN belum ada untuk wakil pimpinan definitifnya, APBD-P itu tak dibahas," ujar Sopandi, Jumat (27/9/2024).

Dijelaskan Sopandi, sebelum DPRD periode 2019-2024 berakhir, saat Ketua DPRD Fauzi Hasan, sudah menyurati Pemda untuk segera memasukkan draft KUA-PPAS perubahan. Namun surat itu tinggal surat. Pemda tidak memasukkan draft untuk dibahas hingga periode 2019 - 2024 berakhir.

"Dari awal, saat masih menjabat Ketua DPRD, Pak Fauzi Hasan sudah berkali-kali mengingatkan dan menyurati agar pemda memasukkan usulan perubahan APBD tapi malah diundur terus. Dari Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu hingga dilantik dewan periode 2024 - 2029. Padahal ini mengingat menyangkut hajat hidup orang banyak, salah satunya gaji tenaga honorer karena ada yang tak dianggarkan 12 bulan, namun tak kunjung diindahkan," beber Sopandi.

Selain itu, Sopandi juga menyatakan di internal PAN sama sekali tidak ada konflik dalam hal penunjukan posisi wakil pimpinan periode 2024 - 2029. Dalam waktu dekat, kata Sopandi, dia akan ke DPP PAN untuk memastikan bahwa tentang penetapan wakil ketua DPRD Meranti sekaligus minta arahan dan petunjuk.

"Sebagai sekretaris partai saya tentu harus bertanggungjawab untuk memastikan roda organisasi ini berjalan sejak ditetapkannya Pak Fauzi Hasan sebagai calon wakil bupati. Oleh karena itu, saya memastikan bahwa tidak ada kaitan antara proses penetapan wakil ketua dprd dari PAN dengan belum disahkannya APBD-P. Masih ada ketua dari PDI-P dan 1 wakil ketua dari PKB di DPRD Meranti," ujar Sopandi.

Sopandi mengaku memang PAN agak terlambat dalam mengajukan nama wakil pimpinan DPRD Meranti. Namun ini sebenarnya tidak menjadi hambatan. Pimpinan DPRD yang sudah mendapatkan persetujuan dari partai dengan memperhatikan jenjang organisasinya, silahkan diumumkan dan dilantik.

Pada kesempatan itu juga, Sopandi mewarning TAPD untuk tidak membolak balikkan fakta atas tidak dibahasnya APBD-P tahun ini. Kata Sopandi, ini murni ketidakmampuan pimpinan di eksekutif dalam mengawasi kinerja bawahan. Persoalan ini diminta untuk tidak dijadikan bahan untuk mengadu domba PAN dengan masyarakat serta bahan adu domba mereka sesama anggota DPRD.

"Jujur, hari ini kami sebagai pimpinan sementara sangat risau dengan isu dan informasi yang menyesatkan. Kepada Pjs Bupati, inilah Meranti dan selamat datang. Semoga ilmu kepemimpinan bapak di pemerintahan mampu menyelesaikan benang kusut dan jebakan-jebakan batman di Birokrasi saat ini," kata Sopandi.

Sumber: Cakaplah.com