JAKARTA, Oketime.com - Kebijakan pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup, mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama dari aktivis penyelamat lingkungan. Sebab, kebijakan tersebut diyakini berdampak merusak lingkungan.

Merespons penolakan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah menunda kebijakan ekspor pasir laut. Muzani menyarankan, pemerintah mengkaji lebih dalam lagi sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut.

"Ya saya mengusulkan kalau bisa rencana ekspor pasir laut, kalau memungkinkan ditunda dulu,” ujar Muzani di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2024), seperti dikutip dari Kompas.com.

Muzani mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut membawa banyak kerugian bagi masyarakat.

“Ketika mudharatnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya,” ucap Muzani.

“Tetapi, jika ternyata manfaatnya ternyata lebih besar, nanti itu untuk dipikirkan lebih lanjut,” sambung dia.

Menurut Muzani, lebih baik pemerintah mendengarkan lebih dulu masukan dari para aktivis lingkungan. Jangan sampai, keuntungan ekonomi justru membawa kerusakan besar pada lingkungan.

“Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan,” tuturnya.

“Meskipun dari sisi perekonomian, juga kita akan mendapatkan faedah dan ini nilai tertentu,” imbuhnya.

Diketahui pemerintah telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024. Dua aturan itu adalah turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diteken Presiden Joko Widodo pada Mei 2023.

Sebelumnya, Jokowi menampik jika pasir laut yang bakal diekspor. Ia mengklaim, ekspor yang diatur adalah sedimentasi yang mengganggu jalur layar kapal.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut, ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi memberikan keterangan di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).***

Sumber: Goriau.com